Jumat, 5 Juni 2026
Jumat, 5 Juni 2026

Pemkab Pangkep Gelar Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2030 dan RKPD 2026

PNGKEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assagaf, didampingi Sekretaris Daerah serta Kepala Bappelitbangda. Forum ini dihadiri unsur Forkopimda, BUMN, BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di Ruang Pola Kantor Setda, Rabu (12/3/2025).

Dalam berbagai hal, Wakil Bupati Abdul Rahman Assagaf menekankan bahwa forum ini memiliki makna strategis dalam pembangunan daerah.

“Forum konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ini menjadi bagian dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025-2030 serta RKPD 2026,” ujarnya.

Ia berharap forum ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan serta solusi terbaik bagi kemajuan Pangkep.

“Kegiatan ini harus menjadi wadah musyawarah yang produktif untuk mencapai mufakat serta memberikan solusi terbaik bagi pembangunan Pangkep,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Pangkep, Iman Takbir, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik RPJMD 2025-2030 kali ini digabung dengan penyusunan RKPD 2026.

“Setelah pemilihan kepala daerah, Pemda berkewajiban menyusun RPJMD. Forum ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran, dan pendapat dari para pemangku kepentingan terkait rencana awal RPJMD dan RKPD,” jelasnya.

RPJMD ini nantinya akan memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahman Assagaf, yaitu Pangkep Hebat Berkelanjutan.

“Kami berharap visi ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya perangkat daerah, dalam menyusun rencana strategi pembangunan lima tahun ke depan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Forum Konsultasi Publik ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025-2030 dan RKPD 2026 oleh perwakilan unsur pemerintah, lembaga vertikal, serta organisasi non-pemerintah.