Sabtu, 25 Juli 2026
Sabtu, 25 Juli 2026

Pemkab Pangkep Gandeng BSI Perkuat Layanan Kesehatan dan Perbankan Syariah

PANGKEP — Pemerintah Kabupaten Pangkep bersama Bank Syariah Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pemanfaatan jasa layanan perbankan syariah di Aula Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Selasa (12/5/2026).

Penandatanganan kerja sama melibatkan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Pimpinan Wilayah BSI Wilayah X Makassar Sukma Dwie Priardi, jajaran pemerintah daerah, serta pimpinan BSI Cabang Pangkep.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), menyampaikan kerja sama tersebut menjadi payung hukum berbagai bentuk kolaborasi strategis antara Pemkab Pangkep dan BSI ke depan, termasuk penguatan layanan kesehatan berbasis digital.

Salah satu fokus yang direncanakan adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk puskesmas di Kabupaten Pangkep, terutama bagi puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Ke depan saya berpikir untuk SIMRS tapi untuk Puskesmas, karena memang kemarin ada harapan-harapan bagaimana kebutuhan Puskesmas seperti pengadaan obat dan juga pelayanan rumah sakit ini bisa sinkron,” ujarnya.

Selain sektor kesehatan, MYL juga mengapresiasi dukungan BSI terhadap pengembangan UMKM, pembangunan masjid, serta kegiatan sosial di Kabupaten Pangkep.

Sementara itu, Pimpinan BSI Wilayah X Makassar, Sukma Dwie Priardi, menegaskan kesiapan BSI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan layanan keuangan syariah dan sektor kesehatan.

“BSI ingin menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pangkep,” katanya.

Ia menjelaskan, BSI selama ini telah menjalankan berbagai program sosial dan keagamaan di Pangkep, serta memiliki fokus penguatan pada sektor kesehatan melalui kolaborasi dengan RSUD dan puskesmas.

Bentuk dukungan tersebut meliputi bengkel pengelolaan BLUD, aplikasi keuangan berbasis standar BPK, hingga penguatan sistem informasi rumah sakit dan layanan kesehatan.

“Kami juga masuk dalam penguatan SIM RS dan beberapa hal yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan BLUD khususnya RSUD dan puskesmas,” tutupnya.