PANGKEP — Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Pemenang Franky Halomoan Manalu, dan diterima oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau. Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK Sulsel, Makassar, Senin (26/5). Bupati Pangkep didampingi oleh Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani.
Bupati Muhammad Yusran Lalogau menyampaikan bahwa Opini WTP yang diraih ini merupakan yang ke-14 kalinya, dan ke-13 secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Pangkep kembali menerima opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan WTP ke-14 dan yang ke-13 secara berturut-turut,” ujar bupati dua periode tersebut.
Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Sulsel dan seluruh jajaran atas bimbingan dan kerjasamanya selama ini.
“Dan pastinya Insya Allah Pemerintah Kabupaten Pangkep akan menguraikan seluruh temuan yang disampaikan BPK,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep, Asri, turut mengucapkan rasa terima kasih atas pencapaian ini. Menurutnya, opini WTP ke-14 ini merupakan hasil kerja kolektif dan sinergi semua pihak.
“Alhamdulillah WTP ke-14 berhasil kita pertahankan. Ini berkat arahan dan bimbingan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, kolaborasi seluruh pimpinan OPD dan jajaran, serta dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD Pangkep. Tak lupa pula pembinaan dari BPK dan BPKP sangat membantu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa opini WTP merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dijaga. Meski merupakan kewajiban, pencapaian ini juga dianggap sebagai sebuah prestasi.
“Pendapat WTP diberikan oleh BPK jika LKPD disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak ada mencakup ruang lingkup dalam penyajian data, sistem pengendalian kemampuan internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai dan mempertahankannya tidak mudah, diperlukan kerja keras, koordinasi, dan komitmen seluruh perangkat daerah,” simpulnya.
